Harga Pertamax Turun, Pertamina Prediksi Impor Premium Berkurang Satu Juta Barrel

JAKARTA,  Pertamina menilai penurunan harga premium untuk kedua kalinya, berlaku mulai Senin (19/1/2015) ini menjadi Rp 6.600 per liter, tidak akan mengubah pola konsumsi masyarakat yang semakin banyak mengonsumsi pertamax. Apalagi harga pertamax pun ikut turun, menjadi Rp 8.000 per liter. 

“Konsumsinya tidak banyak berubah, pemakai pertamax semakin banyak akibat beda harga dengan premium yang hanya sekitar Rp 1.000 per liter,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang saat dihubungi, Minggu (18/1/2015). 

Akibatnya, lanjut Bambang, impor premium akan mengalami penurunan menjadi 8-9 juta barrel per bulan. Sebelumnya, impor premium sekitar 9-10 juta barrel per bulan. Sebaliknya, impor pertamax akan mengalami kenaikan menjadi 2-3 juta barrel per bulan, dari kondisi sebelumnya sebesar 1-2 juta barrel per bulan.

“Impor premium atau pertamax yang lebih banyak tergantung kebutuhan pasar dan perkembangan kemampuan produksi kita sendiri,” imbuh Ahmad. 

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, perubahan harga BBM yang rencananya akan terjadi setiap dwimingguan akan berkaitan dengan berapa lama stok Pertamina dan perhitungan nilai rata-rata inventorinya. Artinya, lanjut dia, mau kapan pun harga diubah, harus mempertimbangkan nilai inventory Pertamina.

“Sebab, pembelian hari ini tidak langsung masuk ke SPBU, tetapi butuh waktu sampai di depot Pertamina, lalu menyebar ke seluruh Indonesia dan mengubah nilai inventory sebelum dikirim ke SPBU,” jelas Ahmad. 

Dia juga menuturkan, kalaupun ada perubahan proses pengadaan minyak, maka hal itu terjadi dalam rangka optimasi peranintegrated supply chain (ISC) dan penataan Petral sehingga lebih efisien dan transparan. 

Selama ini pengadaan minyak dilakukan oleh Petral, sekarang langsung oleh Pertamina melalui ISC. “Dan Petral hanyalah salah satu trading company yang ikut dalam tender pengadaan tersebut,” kata Ahmad.

sumber: kompas.com

Tim Anti-Mafia Migas Rekomendasikan Petral Fokus Jadi "Market Intelligence"

JAKARTA, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) direkomendasikan tak lagi menjual maupun membeli minyak maupun bahan bakar minyak untuk PT Pertamina. Fokus Petral pun disarankan berubah. 

“Rekomendasi tim adalah menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM,” kata ketua Tim Reformasi Tata Niaga Minyak dan Gas, Faisal Basri, Selasa (30/12/2014). 

Rekomendasinya, penjualan dan pengadaan itu disarankan dialihkan lewat integrated supply chain (ISC) Pertamina. Adapun Petral, lanjut Faisal, sebaiknya lebih diefektifkan fungsinya sebagaimarket intelligence di pasar minyak global dan regional, untuk masukan bagi ISC. 

Tim Anti-Mafia Migas--nama lain tim ini--merekomendasikan pula penggunaan sistem tender terbuka untuk pengadaan yang disarankan dilakukan oleh ISC Pertamina itu. "Mengundang semua vendor terdaftar dan kredibel, tak terbatas pada NOC (national oil company)."

Dengan pengadaan oleh ISC, kata Faisal, semua aturan yang dirujuk pun akan tunduk pada peraturan-perundangan di Indonesia. 

"Dengan begitu, auditor dan penegak hukum seperti BPK, KPK dan lainnya, dapat menjalankan fungsinya secara optimal,” ujar Faisal.

sumber: kompas.com

Impor Minyak dari Angola, Pertamina Tak Mau Sebut Harga dari Sonangol

JAKARTA, PT Pertamina Persero sudah melakukan impor minyak dari perusahaan minyak asal Angola Sonangol sebesar 950.000 barel per bulan. Sayangnya, Pertamina tak mau membeberkan harga minyak asal Angola itu dengan alasan terikat etika bisnis. 

"Minyak mentah dari Angola dan down contract saat nego waktu kuartal IV 2014. Untuk supply deliver Januari-Juni 2015 (dilakukan) Petral. Harga enggak bisa (dipublikasikan), Itubusiness to business (B to B)," ujar Vice President ISC Pertamina Daniel Purba, Jakarta, Selasa (17/2/2015). 

Menurut Daniel, pengadaan minyak itu dilakukan oleh Petral pada akhir 2014 lalu. Saat itu kata dia, ISC belum memiliki kewenangan melakukan pengadaan impor minyak seperti saat ini. Saat itu lanjut Daniel, Petral sudah menjalin kerjasama B to B dengan Sonangol. 

Artinya, kerjasama pengadaan impor minyak itu bukan goverment to government antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Angola. 

Seperti diberitakan, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan ke depan publik bahwa kerjasama Government to Government dengan Sonangol EP negara diuntungkan dengan diskon 15 persen dari harga pasar minyak dunia.  Pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun dari kerjasama ini. 

Namun, Koordinator Forum Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, Selasa (2/12/2014) mengatakan memiliki bukti bahwa Sonangol telah membalas surat dari Pertamina. Kesimpulannya, Sonangol tidak mengabulkan permintaan diskon harga minyak tersebut. Sonangol tetap bersikukuh mematok harga minyak sesuai harga internasional. 

"Saya melihatpembelian minyak dari Sonangol ini hanya bagian pencitraan pemerintahan Joko Widodo yang ingin menunjukkan mereka bisa mendapatkan minyak mentah dengan harga murah," jelas dia.

sumber: kompas.com

ISC Ambil Alih Impor dari Petral, Mata Rantai Pengadaan Minyak Lebih Pendek

JAKARTA, PT Pertamina Persero sudah menyerahkan kewenangan pengadaan impor dan ekspor minyak kepada Integrated Supply Chain (ISC) mulai 1 Januari 2015 menggantikan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). 

Dengan ISC yang melakukan pengadaan minyak,  jalur pembelian minyak impor yang selama ini ditengarai menimbulkan ketidakefisienan tata kelola impor minyak, bisa lebih pendek. 

"Dengan kewenangan ISC saat ini maka kita bisa pangkas 2-3 mata rantai pengadaan impor minyak," ujar Vice President ISC Daniel Purba dalam konferensi pers di Kantor Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2/2015). 

Daniel mengatakan, ISC langsung bekerja sama dengan produsen perusahaan minyak nasional untuk pengadaan minyak Indonesia. "Mereka (National oli company) datang ke Jakarta. Itu gambaran yang kita dapatkan. Detilnya bisa dapatkan dari anak usaha di Petral," kata dia. 

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengeluarkan rekomendasi agar kewenangan tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dialihkan dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina. 

Ketua Tim Faisal Basri, dalam paparannya Selasa (30/12/2014), mengungkapkan ada beberapa pertimbangan tim mengeluarkan rekomendasi tersebut. Berbagai perkembangan menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM. 

“Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat,” ungkap Faisal.

sumber: kompas.com

Gagal Dapat Harga Minyak Murah Dirut Pertamina Tak Segan Copot Bos ISC

JAKARTA, Direktur Utama PT Pertamina Persero Dwi Soetjipto tak segan mencopot posisi Vice President Integrated Supply Chain (ISC) yang saat ini dijabat oleh Daniel Purba apabila gagal mendapatkan harga minyak impor yang lebih murah melaui proses tender. 

"ISC harus dapatkan harga yang murah dari apa yang telah dilakukan. Kalau enggak, Pak Daniel nya yang diganti," ujar Dwi di Kantor Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2/2015). 

Lebih lanjut Dwi mengatakan, ISC sudah diberikan kewenangan melakukan pengadaan minyak mentah dan BBM impor. Hal itu merupakan pelimpahan kewenangan dari Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). 

Oleh karena itu, kata Dwi, ISC saat ini memiliki peran yang besar dalam pengadaan impor minyak mentah dan BBM. Diharapkan, dengan pelimpahan kewenangan Petral ke ISC itu maka Pertamina bisa lebih efisien dalam melakuan pengadaan impor. 

Sebelumnya, PT Pertamina Persero sudah menyerahkan kewenangan pengadaan impor dan ekspor minyak kepada Integrated Supply Chain (ISC) mulai 1 Januari 2015 menggantikan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). 

Perusahaan migas nasional itu pun mengatakan bisa memangkas 2-3 mata rantai pembelian minyak impor yang selama ini ditengarai menimbulkan ketidakefisienan tata kelola impor minyak. Pasalnya, ISC diberi kewenangan untuk bisa langsung mengimpor minyak dari perusahaan produsen minyak. 

Bahkan, Pertamina mengklaim mampu menghemat 2,3 juta dollar AS per pengapalan minyak.

sumber: kompas.com

Wujudkan Efisiensi, Pertamina Batalkan Bangun Energy Tower

"Kita memang menunda investasi agar dapat meningkatkan efisiensi dan berfokus di hulu. Investasi yang kita tunda tersebut seperti pembangunan tower (gedung energy tower)," kata Dwi dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pihaknya akan menunda pembangunan gedung energy tower. Hal ini agar fokus investasi perusahaan minyak nasional ini lebih pada sektor hulu.

Seperti diketahui, Pertamina tahun ini akan fokus pada sektor hulu dengan merevitalisasi dan membangun kilang minyak. Hal ini agar produksi minyak Pertamina dapat memenuhi kebutuhan minyak nasional yang selama ini selalu defisit.

"Kita memang menunda investasi agar dapat meningkatkan efisiensi dan berfokus di hulu. Investasi yang kita tunda tersebut seperti pembangunan tower (gedung energy tower)," kata Dwi dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Sementara itu, Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengakui penundaan investasi dalam pembangunan energy tower tersebut. Pertamina juga saat ini telah memotong belanja modal (capital expenditure/capex) perusahaan sebanyak USD7 miliar.

"Jadi capex (Pertamina) di posisi terakhir itu berada di USD4,4 miliar. Investasi yang belum rasional dan tidak terlalu penting seperti pembangunan tower akan kita potong terlebih dahulu," tukasnya.

sumber

Daniel Purba "Ngeles" Jaga Etika Trading

"Tidak bisa di disclose, bukannya tidak transparan. Tapi ini berkaitan dengan etika bisnis. Kita juga ingin lebih menjaga iklim internasional trading," jelas Daniel.

PT Pertamina (Persero) melalui Integrated Supply Chain (ISC) mengklaim telah menyelesaikan proses tender pengadaan minyak mentah dan telah menghasilkan dua pemenang yakni Socar dengan minyak mentah Azeri sebesar 2 juta barel dan Vitol dengan minyak mentah Nigeria sebesar 2 juta barel.

Vice Presiden ISC Daniel mengatakan, pada 22 Januari 2015 pihaknya telah menyampaikan undangan tender kepada 62 Supplier atau Daftar Mitra Usaha Terdaftar (DMUT). Kemudian proses tender ditutup pada 27 Januari 2015, lalu awarding date pada 29 Januari 2015.

"Sebanyak 62 mitra usaha yang kita undang, ada 33 penawaran yang masuk. Tapi dari itu ada 10 yang penawarannya lewat batas waktu. Jadi 23, kemudian 11 melakukan penawaran lalu 12 menyatakan regret atau tidak berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Hingga akhirnya terpilih penawaran terbaik yaitu Socar dan Vitol," kata Daniel dalam jumpa persnya di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/1).

Ia menjelaskan, dari 62 mitra usaha yang dimiliki ISC-Pertamina, 20 diantaranya merupakan NOC, 15 mitra usaha MOC atau Producer atau Refiner dan 27 trader.

Sayangnya, Daniel mengaku tidak bisa membeberkan berapakah kisaran harga yang disepakati dalam tender yang dimenangkan oleh Socar dan Vitol tersebut.

"Tidak bisa di disclose, bukannya tidak transparan. Tapi ini berkaitan dengan etika bisnis. Kita juga ingin lebih menjaga iklim internasional trading," jelas Daniel.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan, meski harga tidak dipublikasikan namun revitalisasi ISC harus memberikan harga yang murah dari apa yang telah dilakukan.

"Kalau harganya tidak murah, Pak Daniel-nya yang diganti," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyatakan ketidaksetujuannya jika Pertamina harus membeli minyak dari trader. Pasalnya, hal itu menunjukan tidak adanya upaya efisiensi di tubuh Pertamina dalam pengadaan minyak mentah.

"Sepanjang itu trader saya kurang klop, karena konsep saya sejak awal karena importasi migas itu agar efisien untuk kepentingan negara haruslah pertamina sendiri yang membelinya langsung dari produsennya," kata Kurtubi.

Menurutnya, meskipun Pertamina telah mengklaim penunjukan itu sudah melewati mekanisme tender yang terbuka dan transparan, pengadaan minyak melalui trader bukanlah hal yang sejalan dengan langkah efisiensi.

"Katakanlah memang transparan, terbuka dan sesuai aturan. Lalu menang si A si B misalnya. Saya berpendapat tetap tidak efisien. Karena kalau yang menang ini trader, bukan produsen, yah pasti trader ini akan memperoleh fee, keuntungan. Padahal dia bukan penghasil minyak. Dia kan membeli minyak yang kita butuhkan dari produsen dan dari penghasil," terangnya.

Ia menegaskan, seyogyanya Pertamina sebagai badan usaha yang memiliki wewenang bertransaksi dimanapun, dapat membeli minyak langsung kepada produsen baik itu National Oil Company (NOC) ataupun International Oil Company (IOC).

"Kan seyogyanya Pertamina langsung ke produsen karena dia sebagai perusahaan. Bukan lembaga pemerintah, jadi bisa bertransaksi dimanapun," tugasnya.

sumber:  aktual.co

Bos Pertamina Bidik Lima Isu Kritis

"Isu pertama yang dijadikan fokus perseroan tahun ini adalah pengembangan sektor hulu. Hal ini dilakukan, mengingat porsi hulu Pertamina untuk produk dalam negeri masih rendah, bahkan baru 23%. Oleh sebab itu, ini jadi harapan kami untuk tumbuh lebih baik ke depan," kata Dwi dalam jumpa persnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pihaknya tengah membidik lima isu kritis yang akan menjadi fokus manajemen pada tahun ini. Di mana kelima isu tersebut akan disinkronkan dengan visi perseroan untuk membangun kemandirian energi, dan menjadikan Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional kelas dunia.

"Isu pertama yang dijadikan fokus perseroan tahun ini adalah pengembangan sektor hulu. Hal ini dilakukan, mengingat porsi hulu Pertamina untuk produk dalam negeri masih rendah, bahkan baru 23%. Oleh sebab itu, ini jadi harapan kami untuk tumbuh lebih baik ke depan," kata Dwi dalam jumpa persnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Dwi berharap pemerintah akan memberikan dorongan atau kepercayaan untuk Pertamina dalan mengambil berbagai sumur yang mau habis masa kontraknya.

Kemudian, empat lini lain yang menjadi fokus kritis perseroan tahun ini adalah procurement, pengolahan, distribusi, dan logistik.

"Dalam hal ini, revitalisasi terhadap Integrated Supply Chain (ISC) milik perseroan juga dibidik menjadi fokus Pertamina," ujarnya.

Selain itu, lanjut Dwi, perseroan juga berencana meningkatkan kapasitas kilang yang dimiliki. Pada Februari lalu, Pertamina pun telah melakukan peningkatan beberapa kapasitas kilangnya.

"Kita telah melaksanakan sosialisasi mengenai rencana peningkatan kapasitas kilang ke depan," imbuh dia.

Selain itu, Pertamina juga akan melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan pemasaran tahun ini. Hal ini berkaitan dengan upaya perseroan untuk menghadapi persaingan di masa akan datang.

"Perbaikan struktur keuangan jadi concern kami. Karena kebutuhan capex cukup besar. Posisi ini membuat Pak Arief (Dirkeu Pertamina) harus bekerja keras," tutupnya.

sumber

Pertamina Minta Pelabuhan Cilamaya Dipindah ke Jateng

"Pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) itu melintas di lokasi pelabuhan tersebut," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir di Denpasar, Jumat (13/2).

PT Pertamina (Persero) meminta Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, dipindah ke Jawa Tengah agar tidak mengganggu operasi dan produksi PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ).

"Pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) itu melintas di lokasi pelabuhan tersebut," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir di Denpasar, Jumat (13/2).

Pihaknya telah mengirim surat kepada pemerintah untuk menggeser lokasinya ke Jawa Tengah.

"Kita sudah sampaikan semuanya. Lebih baik digeser ke Jawa Tengah," katanya.

Ali mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membutuhkan pelabuhan.

"Pak Ganjar katanya mau bangun pelabuhan besar, di samping untuk pemerataan pembangunan, saya rasa itu lebih bagus," katanya.

Ia menjelaskan apabila Pelabuhan Cilamaya jadi dibangun di lokasi yang terdapat pipa minyak dan gas pertamina, maka akan mengganggu operasi migas, sekitar 40.000 barel per hari dan gas 200 juta kubik feet per hari (MMSCFD).

"Produksinya akan hilang, dari sisi pertamina potensi produksi yang ada kenapa harus dihilangkan," katanya.

Untuk itu, Ali menyarankan kepada pemerintah untuk memindahkan lokasi Pelabuhan Cilamaya ketimbang menghentikan potensi produksi migas.

"Padahal lebih mudah mencari lokasi pelabuhan daripada mencari wilayah kerja migas," katanya.

Selain itu, dampak lanjutannya, yakni dikhawatirkan pipa-pipa tersebut meskipun sudah ditutup, bisa sewaktu-waktu meledak karena pelayanan kapal-kapal besar berkapasitas 13.000 TEUs sangat membahayakan operasi migas offshore. 

sumber

Ada Kekuatan Besar Dibalik Impor Minyak Mentah Sonangol

"Jika benar penjelasan para petinggi Ditjen Migas Kementerian ESDM bahwa Pemerintah belum tahu adanya impor minyak mentah yang berlangsung pengirimannya, kita menduga ada "kekuatan" lain yang bergerak melampui otoritas pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Erwin Usman kepada Aktual.co, Jakarta, Rabu (11/2).

Jakarta, Direktorat Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM mengaku belum mengetahui soal impor minyak mentah dari Sonangol EP (perusahaan minyak milik Angola) sebanyak 950.000 barel yang dilakukan oleh ISC Pertamina. Bahkan Ditjen Migas pun belum sama sekali menerima laporan perizinan impor minyak yang pengirimannya saat ini tengah dalam perjalanan, dan pasokannya akan berlangsung selama Februari hingga Juni 2015 itu.

Padahal, setiap kegiatan impor migas Pertamina wajib hukumnya melaporkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui Ditjen Migas.

Menanggapi hal itu, Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) menduga adanya kekuatan lain yang bergerak melampaui otoritas Ditjen Migas.

"Jika benar penjelasan para petinggi Ditjen Migas Kementerian ESDM bahwa Pemerintah belum tahu adanya impor minyak mentah yang berlangsung pengirimannya, kita menduga ada "kekuatan" lain yang bergerak melampui otoritas pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Erwin Usman kepada Aktual.co, Jakarta, Rabu (11/2).

Pertanyaannya, lanjut dia, Siapakah pihak yang telah menerobos wewenang dan otoritas Pemerintah itu? Apakah masih merupakan bagian dari mafia migas yang ramai disebut-sebut tapi setengah hati diusut penegak hukum?

"Kita (IMES) sedari awal ingatkan Presiden soal ini, sebab salah satu target strategis pemerintahan Jokowi-JK adalah memberantas mafia migas dan membereskan sistem pengurusan negara di sektor strategis ini," terangnya.

Erwin juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar turun tangan untuk melakukan kroscek terhadap ketidakjelasan ini dan memanggil seluruh pihak terkait agar dapat segera memberikan keterangan terbuka.

"Penting bagi Presiden Jokowi memeriksa kembali rencana ini, sejauh mana progresnya. Presiden dapat segera memanggil Menteri ESDM Sudirman Said, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto serta ISC, untuk memberikan keterangan terbuka," ungkapnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Pembinaan Hilir Minyak dan Gas, Ditjen Migas, Muhammad Riswi mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih belum mengetahui soal itu.

"Pemerintah belum tahu rencana itu? Hah? Sudah di kapal dan dalam perjalanan ke Indonesia, kita tidak tahu," ujarnya.

Menurutnya, setiap impor minyak mentah dan BBM oleh Pertamina ke Indonesia, harus mendapatkan surat perizinan terlebih dahulu dari pihaknya.

"Itu kontrol pemerintah, dan sampai saat ini tidak ada dokumen izin impor dari Sonangol atau Angola," tukasnya.

sumber: aktual.co

Alihkan Tender ke ISC-Pertamina, Daniel Sudah Efisien dan Transparan?

"Proses tender pun lebih berjalan transparan, karena dilakukan di Jakarta di kantor Pertamina. Ini mempermudah akses apabila diperlukan accountability dari proses tender yang ada. Jadi lebih transparan," tandasnya.

PT Pertamina (Persero) mengklaim bahwa dengan mengalihfungsikan pengadaan minyak dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, telah menghasilkan efisiensi di tubuh Perseroan. Hal itu disampaikan oleh Vice President ISC Pertamina Daniel Purba.

"Proses transaksi dan mata rantai pasokan menjadi terpangkas pasca dilimpahkannya kewenangan Petral ke ISC-Pertamina. Kita bisa dapatkan penghematan signifikan bagi kegiatan Pertamina, khususnya ekspor-impor," ujar Daniel dalam konferensi persnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Pihaknya mengklaim dapat meningkatkan fleksibilitas dan utilisasi armada transportasi yang dimiliki Pertamina. Bahkan pelimpahan kewenangan pengapalan transportasi, perseroan hemat USD2,3 juta per pengapalan. Selain itu, perseroan juga bisa melakukan negosiasi dengan suplier dalam hal pendanaan letter of credit (L/C).

"Selaku Pertamina dengan rating baik, maka pendanaan untuk LC bisa nego dengan suplier," terangnya.

Daniel mengaku, revitalisasi fungsi ISC juga banyak mendapatkan respon positif dari mitra usaha. Bahkan, banyak perusahaan minyak nasional (National Oil Company/NOC) yang antusias untuk bekerja sama dengan perseroan.

"Proses tender pun lebih berjalan transparan, karena dilakukan di Jakarta di kantor Pertamina. Ini mempermudah akses apabila diperlukan accountability dari proses tender yang ada. Jadi lebih transparan," tandasnya.

Namun, seperti diberikan sebelumnya, Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) sejak awal memperkirakan jika Daniel Purba selaku Senior Vice President ISC yang baru ditunjuk beberapa waktu lalu itu tidak akan bisa memenuhi rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) untuk melakukan tender secara terbuka.

"Sejak dini memang sudah diduga saat Daniel Purba jadi VP ISC Pertamina yang tujuannya hanya menggeser Petral. Tapi tidak akan mampu memenuhi apa yang direkomendasikan Tim RKTM agar ISC melakukan tender terbuka apalagi untuk melakukan tender dengan NOC atau IOC yang ikuti aturan dari MOPS," kata Pendiri eSPeKaPe Teddy Syamsuri kepada Aktual.

Teddy menambahkan, saat ini memang tengah terjadi tarik-menarik antar kepentingan dalam proses tender tersebut. Akan tetapi, diperkirakan pada akhirnya yang memenangkan adalah kelompok dari Ari Soemarno.

"Tarik menarik itu jelas mengemuka ketika tender tertutup ISC Pertamina terpublikasi. Tapi diujungnya kelompok Ari Soemarno yang akan keluar memenangi tender tersebut. Bagaimanapun publik tahu jika Daniel Purba adalah mantan Vice President ISC Pertamina saat Ari Soemarno menjabat Dirut Pertamina," ujarnya.

Perlu diketahui, ketika Ari Soemarno, kakak dari Menteri BUMN Rini Soemarno, menjabat sebagai Dirut Petral, Daniel Purba sendiri berperan sebagai wakil Dirut Petral. Lalu, setelah Ari Soemarno naik jabatan menjadi Dirut Pertamina, ia menarik Daniel ke ISC dimana Senior Vice President ISC saat itu adalah Sudirman Said, yang kini jadi Menteri ESDM dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Sekaligus mengalihkan fungsi pengadaan minyak mentah dari Petral ke ISC.

sumber

Tender Perdana ISC-Pertamina, Daniel Purba Bentuk Tim Khusus

"Dalam melakukan tender ini, ISC-Pertamina membentuk satu tim khusus, dalam proses memiliki aturan supaya proses tendernya ini bisa berjalan dengan aturan yang transparan atau yang sudah di atur di internal Pertamina," ujar Daniel dalam jumpa persnya di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Selasa (17/2).

PT Pertamina (Persero) merevitalisasi unit usahanya yaitu Integrated Supply Chain (ISC) dalam melakukan pengadaan minyak mentah dari yang sebelumnya dilakukan oleh Petral-PES. Revitalisasi tersebut dinilai telah menghasilkan efisiensi baik dalam proses pengadaan secara keseluruhan ataupun proses tendernya.

Vice President ISC Daniel Purba mengatakan dirinya membentuk satu tim khusus untuk revitalisasi agar memberikan dampak efisiensi terhadap biaya bunga (LC). Serta dapat merespon pasar positif atas pembukaan ke seluruh pelaku pasar. Selain itu, hal ini juga guna mencapainya transparansi diseluruh kegiatan Pertamina. Salah satunya adalah memudahkan proses tender dalam pengadaan minyak mentah.

"Dalam melakukan tender ini, ISC-Pertamina membentuk satu tim khusus yang memproses dan memiliki aturan supaya proses tendernya ini bisa berjalan dengan aturan yang transparan atau yang sudah di atur di internal Pertamina," ujar Daniel dalam jumpa persnya di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Selasa (17/2).

Menurutnya, revitalisasi pengadaan baik pembelian maupun penjualan minyak mentah tersebut dapat dilakukan lebih efisien lagi dari yang sebelumnya karena telah mempersingkat rantai prosesnya.

"Jadi rantai bisnis yang ada bisa dipersingkat, diharapkan bisa memberikan nilai efisiensi bagi pertamina," jelasnya.

Ia menjelaskan, dengan revitalisasi fungsi ISC, dipastikan proses ekspor impor yang dilakukan Pertamina selama ini lebih dipersingkat lagi mata rantainya. Bahkan, dengan revitalisasinya ini mampu meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.

"Lalu peningkatakan fleksibilitas dan utilisasi armada pertamina, itu kita berusaha memaksimalkan aset yang dimiliki oleh pertamina, untuk memanfaatkan armada transportasi atau tanker untuk kegiatan impor dan ekspor, kita sudah laksanakan dengan kapal LPG, jadi ini bisa terindikasi menghemat USD2,3 per lifting," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, semangat transparansi harus dikedepankan agar publik ikut mengawasi jalannya tender.  Hal tersebut selaras dengan janji yang pernah disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan tim RKTM Faisal Basri terkait transparansi tender minyak.

"ISC-Pertamina dibawah pimpinan Daniel Purba sudah seharusnya mengumumkan ke publik terkait bagaimana mekanisme tender minyak mentah, berapa jumlahnya, bagaimana teknisnya," ujar Anggota DPR Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha di Jakarta.

Terkait tender minyak mentah seharusnya diawali dengan pengumuman terlebih dahulu, sehingga para peserta tender dapat melihat secara jelas teknis dan mekanisme yang dibutuhkan.

Jika ISC-Pertamina melakukan tender terbuka, maka harus diumumkan di media atau paling tidak ada website online yang menyebutkan mereka punya kerjaan dengan spesifikasi yang lengkap. Namun kalau tender itu tertutup, maka peserta tender berdasarkan undangan saja.

"Kalau ISC-Pertamina melakukan tender minyak tertutup harus dijelaskan kenapa harus dilakukan secara tertutup. ISC-Pertamina harus mendeclare alasan mengggunakan tender terbuka atau tertutup. Kalau ISC-Pertamina melakukan tender tertutup pun harus jelas alasannya, karena tender tertutup tersebut berhubungan dengan masalah teknis yang sulit, sehingga produsen nya pun terbatas," pungkasnya.

sumber

Ini Lima Kriteria DMUT Versi ISC-Pertamina

"Ada lima kriteria yang kita review dalam menentukan mitra usaha. Proses seleksi ini dilakukan oleh perusahaan konsultan independen," kata Vice Presiden ISC Daniel purba dalam jumpa persnya di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba mengatakan bahwa pihaknya memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan Daftar Mitra Usaha Terdaftar (DMUT).

"Ada lima kriteria yang kita review dalam menentukan mitra usaha. Proses seleksi ini dilakukan oleh perusahaan konsultan independen," kata Vice Presiden ISC Daniel purba dalam jumpa persnya di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Ia menjelaskan, pertama, dilihat dari corporate detail. Sehingga dapat diketahui siapa share holdernya dan informasi lain terkait perusahaan tersebut.

"Kedua, legal compliance untuk mengetahui di mana perusahaan itu terdaftar, statement boardnya, sertatrack record," ujar dia.

Lebih lanjut Daniel menyebutkan, aspek lain yang direview adalah Bussines detail, Financial detail sertaBanking detail."Jadi kita saat ini sudah punya kurang lebih 130 perusahaan. Daftar mitra ini bukan berarti sudah tetap dan tertutup. Kami masih membuka peluang untuk perusahaan lain yang dapat memenuhi kriteria untuk mendaftar," terangnya.

Selain itu, ISC juga selalu melakukan updating terhadap seluruh mitranya setiap tahun. Hal itu dilakukan guna meminimalisir risiko yang juga otomatis akan diemban Pertamina selaku induk usaha.

"Untuk existing kita review setiap tahun. Performance-nya seperti apa, jangan-jangan sudah tutup dan likuidasi. Di sini jugalah pentingnya selektif pada mitra usaha," tutupnya.

sumber

Daniel Purba: ISC-Pertamina Punya 130 DMUT

"Jadi saat ini sudah punya kurang lebih 130 perusahaan. Daftar mitra ini bukan berarti sudah tetap dan tertutup. Kami masih membuka peluang untuk perusahaan lain baik nasional atau internasional yang dapat memenuhi kriteria. Kita juga tentu akan sangat senang," kata Daniel dalam jumpa persnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Vice Presiden Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba mngaku bahwa pihaknya membuka lebar peluang bagi perusahaan nasional yang bergerak di sektor Migas untuk mengikuti tender. Pihaknya mengaku saat ini telah memiliki kurang lebih 130 perusahaan Daftar Mitra Usaha Terdaftar (DMUT).

"Jadi saat ini sudah punya kurang lebih 130 perusahaan. Daftar mitra ini bukan berarti sudah tetap dan tertutup. Kami masih membuka peluang untuk perusahaan lain baik nasional atau internasional yang dapat memenuhi kriteria. Kita juga tentu akan sangat senang," kata Daniel dalam jumpa persnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (17/2).

Lebih lanjut dia menjelaskan, perusahaan yang berminat mengikuti proses tender dan menjadi mitra usaha ISC harus terlebih dahulu memenuhi beberapa kriteria, seperti mengirimkan corporate detail danlegal compliance mengenai usahanya.

"Ada lima kriteria yang kita review dalam menentukan mitra usaha. Proses seleksi ini dilakukan oleh perusahaan konsultan independen," ujar dia.

Ia menjelaskan, pertama, dilihat dari corporate detail. Sehingga dapat diketahui siapa share holdernya dan informasi lain terkait perusahaan tersebut.

"Kedua, legal compliance untuk mengetahui di mana perusahaan itu terdaftar, statement boardnya, sertatrack record," ujar dia.

Lebih lanjut Daniel menyebutkan, aspek lain yang direview adalah Bussines detail, Financial detail sertaBanking detail.Selain itu, ISC juga selalu melakukan updating terhadap seluruh mitranya setiap tahun. Hal itu dilakukan guna meminimalisir risiko yang juga otomatis akan diemban Pertamina selaku induk usaha.

"Untuk existing kita review setiap tahun. Performance-nya seperti apa, jangan-jangan sudah tutup dan likuidasi. Di sini jugalah pentingnya selektif pada mitra usaha," tutupnya.

sumber

Ketua KPK Abraham Samad Resmi Sandang Status Tersangka

Endi mengatakan, pihak kepolisian sudah memiliki bukti cukup untuk meningkatkan status Abraham sebagai tersangka.

Jakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad resmi menjadi tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Polda Sulselbar.

"Setelah dilakukan gelar perkara yang digelar di Bareskrim yang dihadiri penyidik Polda Sulselbar, Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan tersangka tersebut pada tanggal 9 Februari 2015," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar Endi Sutendi saat menggelar konferensi pers di Markas Polda Sulselbar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (17/2). 

Endi mengatakan, pihak kepolisian sudah memiliki bukti cukup untuk meningkatkan status Abraham sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang disita berupa Kartu Keluarga (KK), KTP Feriyani Lim dan paspor Feriyani Lim yang diduga palsu. 

"Jadi sampai sejauh ini, penyidik telah memeriksa 23 orang saksi baik dari pihak Imigrasi, Kecamatan dan Kelurahan serta pihak terkait lainnya. Dalam kasus ini, Abraham Samad sebagai Kepala Keluarga dan Feriyani Lim sebagai famili," kata Endi.

Pihak kepolisian, sambung dia, akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Abraham Samad pada Jumat (20/2) mendatang.

"Saudara Abraham Samad akan kami periksa pada Jumat (20/2) mendatang."

Sebelumnya Feriyani Lim warga Pontianak, Kalimantan Barat ini menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor. Saat mengajukan permohonan pembuatan paspor pada tahun 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam Kartu Keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

sumber: aktual.co

Tender BBM, ISC Pertamina undang Sonangol

Mendapat mandat menggantikan PT Pertamina Energy Trading Limited  (Petral)  dalam pengadaan minyak untuk kebutuhan dalam negeri, unit kerja PT Pertamina atau Integrated Supply Chain (ISC) langsung bergegas menggelar tender. Dalam waktu dekat ini, ISC bahkan akan mengundang semua pihak,  termasuk pedagang atau trader minyak ikut tender.

Tanpa menyebut kebutuhan minyak yang akan ditender, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang bilang, kebutuhan impor bahan bakar minyak  mencapai  9 juta–10 juta barel per bulan. "Detail jelas tender dibahas ISC," ujar Bambang ke KONTAN (4/1).  

Dibukanya tender ini juga menjadi pintu masuk Sonangol EP untuk menyuplai minyak ke Pertamina. Apalagi, sebelumnya, Pertamina juga sudah sepakat membeli minyak dari perusahaan ini setara 100.000 barel sehari. Dus,  ini artinya Sonangol akan memasok sepertiga dari kebutuhan bulanan minyak untuk kebutuhan lokal atau sebanyak 3 juta barel tiap bulan.

Namun, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, kerjasama antara Pertamina dan Sonangol merupakan kerjasama bisnis. "Saat kami  memfungsikan dan merevitalisasi ISC, ini menjadi pintu masuk Sonangol," ujar Dwi akhir pekan lalu.  Dengan begitu, pemberian diskon harga minyak Sonangol  akan tergantung negosiasi ISC dengan perusahaan asal Angola ini. 

Dwi menegaskan, meski kelak tidak ada diskon atas pembelian minyak dari perusahaan yang berkongsi dengan perusahaan milik politisi Surya Paloh di Blok Migas Cepu, Sonangol tetap harus menawarkan harga yang bagus bagi ISC. 

Jika tidak bukan mustahil, Sonangol akan terdepak dalam tender pengadaan minyak. Sayang, Senior Vice President ISC Pertamina Daniel Purba yang kini menjadi komandan pengadaan minyak ini belum banyak berkomentar. "Saya baru tiga hari kerja di ISC, belum terupdate mengenai ini," katanya.

Sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ISC menggantikan peran anak usaha Pertamina atau Petral dalam pengadaan  minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Makanya, kata Bambang, ISC akan menyeleksi ketat calon pemasok minyak Indonesia. Proses seleksi  harus dilakukan lebih transparan agar tujuan penghematan anggaran atas pembelian minyak subsidi ini bisa tercapai.

sumber : kontan.com