Bongkar SKK Migas, Faisal Basri Cs Diminta Pelit Informasi

Menteri ESDM Sudirman Said.

Jakarta, Usai menerima rekomendasi terkait impor bahan bakar minyak (BBM) dan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said meminta tim untuk melakukan kajian terkait cost recovery dan perubahan bentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Namun berbeda dengan proses penyusunan dua rekomendasi sebelumnya, Sudirman meminta tim yang dipimpin oleh Faisal Basri tersebut untuk pelit bicara dan memberikan informasi ke media massa.

Sudirman menjelaskan alasannya meminta untuk tidak banyak publikasi karena Tim Reformasi Tata Kelola Migas dinilai sudah cukup memberi kesan kepada masyarakat. Terlebih saat itu, masyarakat sangat ingin mengetahui tindak lanjut Petral dan BBM yang diimpornya.

“Sekarang (publikasi) agak turun karena kami sudah cukup memberi kesan kepada publik dan sekarang sudah waktunya bekerja di belakang meja, menganalisis hal-hal yang lebih strategis,” kata Sudirman, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Rabu (28/1).

Mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) tersebut menilai, tanpa publikasi pun para anggota tim yang juga dikenal sebagai Tim Antimafia Migas tersebut tetap dapat bekerja dengan idealisme yang tinggi. Bahkan Sudirman mengaku, honor yang diberikan pemerintah kepada para anggota tim melalui Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tidak setinggi yang dibayangkan selama ini.

“Mereka pekerja setengah sukarela yang mendapat honor yang jumlahnya tidak seperti honor untuk para profesional yang melakukan tugas yang sama,” tegas Sudirman.

Keputusan Tak Bubarkan Petral

Terkait Petral, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang selama ini mengimpor BBM, Sudirman menjelaskan alasan pemerintah tidak membubarkannya setelah melakukan diskusi dengan manajemen Pertamina. Menurut Sudirman, Pertamina berpendapat yang perlu dibenahi adalah struktur manajemen Petral serta menyerahkan wewenang impor BBM kepada Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

“Penyegaran manajemen itu masalah mendasar karena merekalah yang menentukan bagaimana cara bekerja satu lembaga dan baru pekan lalu ada RUPS Petral dan sudah diganti seluruh direksinya,” jelasnya.

sumber: CNN