Kebijakan Ekonomi Tak Pasti, Harga Sembako Berfluktuatif

Jakarta: Masa pemerintahan kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memasuki 100 hari. Dalam rentang waktu tersebut, banyak hambatan yang diarungi oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Jakarta, Salamuddin Daeng pun mengkritisi kehidupan ekonomi dan sosial politik yang masih karut marut. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.

"Karut marut itu terasa ketika awal penyusunan kabinet dan saat penunjukan pimpinan pada lembaga strategis atas dasar perkoncoan, mulai dari menteri sampai jajaran direksi perusahaan pelat merah Pertamina dan tim Reformasi Tata Kelola Migas," ucap Salamuddin, dalam Dialog 100 Hari Jokowi, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Salamuddin menyebut, ada satu kata kunci dalam permasalahan pemerintah saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. "Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru," kata dia singkat.

Dia mencontohkan di sektor migas yang menurutnya dipegang oleh suatu kelompok tertentu. Bagaimana reformasi di jajaran direksi Pertamina hingga penunjukan Vice President Integrated Supply Chain (ISC).

"ISC dikabarkan telah deal dengan Sonangol dengan skema B to B untuk impor minyak mentah, artinya tidak discount all market price. Intinya sih sama saja kita impor, tapi pengimpornya yang berbeda, begitu juga tender crude oil yang kemarin dilaksanakan jauh dari transparansi yang selama ini digemborkan, ada kebohongan publik," ujarnya.

Daeng menegaskan, Pemerintah yang membenahi tata kelola migas atas nama reformasi ternyata hanya berujung mengganti pemain lama dengan mafia baru, yang dilakukan dengan merecoki rantai suplai migas nasional sehingga bisa ada kelangkaan BBM. 

sumber: metronews.com