Pertamina Bisa Raih Blok Migas Baru Tanpa Tender

“Kalau kita mandiri tidak perlu melakukan impor karena bisa memenuhi kebutuhan energi sendiri,” ujar Direktur Refor­miner Institute Pri Agung Rach­manto kepada Rakyat Merdeka.RMOL.Pemerintah dinilai tidak mendukung kemandirian nasional dan lebih mengutamakan investor asing dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri.

Menurut dia, untuk mencapai kemandirian energi pemerintah harus memperhatikan suplai, jadi tidak hanyaresourses semata. Selain itu, infrastruktur juga perlu ditingkatkan.

Tapi yang terjadi saat ini, BUMN tidak mempunyai akses langsung ke migas. Ia men­con­tohkan Pertamina harus bersusah payah mendapatkan blok migas di wilayahnya sendiri.

Pri Agung menilai, pemerintah sangat tergantung kepada in­vestor asing dalam melakukan eksplorasi karena tidak mau me­nge­luarkan anggaran.

Seharusnya, jika perduli ke­pada kemandirian energi, peme­rintah memberikan insentif kepa­da Pertamina untuk melakukan ekplorasi di dalam negeri.

Menurutnya, Indonesia masih kekurangan terminal infrastruktur receiving gas. Pasalnya, banyak investor yang tidak tertarik ber­investasi karena balik modalnya lama.

Pri Agung juga mencontohkan proyek listrik 10 ribu megawatt PLN tidak dibarengi dengan pro aktif pemerintah. Alhasil, BUMN listrik itu harus mencari dananya sendiri sementara pemerintah tidak mau memberikan jaminan. “Inilah yang membuat ter­ham­batnya penyelesaian proyek tersebut,” ucap Pri Agung.

Selain itu, PLN juga kesulitan untuk mendapatkan energi pri­mernya untuk pembangkitnya. Padahal, pemerintah mempunyai dana untuk membanguan in­fra­struktur energi. Itu bisa dilihat setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan triliunan rupiah untuk mensubsidi energi.

“Yang terjadi sekarang, pe­merintah eksplorasi tidak mau, bangun infrastruktur juga tidak mau. Kita tidak anti asing karena kita membutuhkan banyak tero­bosan,” paparnya.

Untuk meningkatkan ca­dang­an, yang harus dilakukan peme­rintah adalah meningkatkan pro­duksi dan mempermudah bi­ro­krasinya.

Untuk energi baru dan terba­rukan (EBT) juga sulit dilakukan seperti konversi energi dari minyak tanah ke elpiji. “Harus ada prioritas mana yang diu­tamakan,” katanya.

Vice President Corporate Co­mu­nication Pertamina M Harun mengaku, saat ini pihaknya ke­sulitan untuk mendapatkan blok-blok migas dalam negeri. Pa­dahal, permintaan BBM dan gas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Untuk solar naik 6 persen per tahun, sedangkan premium 8 persen per tahun. Padahal sumber energi fosil setiap tahunnya terus menurun,” ujar Harun.

Karena itu, Pertamina meminta pengelolaan gas yang sudah habis diserahkan kepada perusahaan pelat merah tersebut karena risikonya sudah kecil. “Kita tidak anti asing, tapi sebaiknya asing di­serahkan ke daerah yang ri­sikonya besar,” jelas Harun.

Ia juga meminta pemerintah tidak terlalu membuka diri ter­hadap asing dalam melakukan eksplorasi migas.

Selain itu, pemerintah juga harus mempemudah pemba­ngun­an ki­lang minyak di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan mi­gas.

Namun, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kardaya Warnika mene­gaskan, pemerintah selalu men­dukung dan mengutamakan BU­MN dalam negeri untuk menge­lola blok migas dalam negeri.

Kardaya mengatakan, dalam ketentuan undang-undang dise­butkan jika wilayah kerja (WK) habis, Pertamina diberikan ke­sempatan pertama untuk me­minta mengelolanya.

Nanti, pemerintah akan meng­kaji dari berbagai aspek, yaitu soal pendanaan lalu kemampuan tek­nologi. Sedangkan untuk blok migas baru, Pertamina akan di­berikan kesempatan pertama untuk memi­lihnya. Sisanya baru di­tenderkan ke investor asing. “Da­lam proses tender, Pertamina juga di-spesialkan dengan tidak ikut tender,” terangnya.

Kardaya mengatakan, In­do­nesia memang memiliki banyak sumber daya migas tapi tidak kaya. Menurutnya, ada tiga faktor dalam memenuhi ketahanan energi, yakni  ketersediaan, infrastruktur dan daya beli. “Ke­napa PLN dan industri ke­ku­rangan, karena kita kekurangan infrastruktur,” tandasnya.

sumber : RMOL