Tender Di Pertamina Tertutup, Kepala ISC Harus Dipecat

[JAKARTA] Menteri Energi Dan Sumber Daya mineral (ESDM), Sudirman Said dinilai telah melecehkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membuat tender di Pertamina secara tertutup.
Padahal Menteri ESDM telah membuat kebijakan untuk membenahi birokrasi bobrok di Pertamina, dengan membentuk Tim Reformasi Tatakelola Migas (TRTM) yang dipimpin Faisal Basri.


TRTM merekomendasikan, pengadaan impor minyak harus diadakan terang-benderang, dengan mengambil-alih pengadaan minyak dari Petral ke Pertamina, agar minyak langsung ke jaringan operasi atau network operation center (NOC).


"Ternyata tender pengadaan minyak Pertamina dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak sesuai dengan mekanisme tatakelola yang baik, tidak akuntabel, dan tidak fair serta tergesa-gesa," kata Ketua Seknas Jokowi, Muhamat Yamin dan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi (BaraJP),Sihol Manullang di Jakarta Selasa (3/2).

Yamin mengungkapkan, praktik Pertamina ini berpotensi merugikan negara. Indonesia mengimpor 700 ribu barrel per hari (konsumsi 1.500 barel per hari), sebab produksi dalam negeri hanya 800 ribu barrel per hari. Nilai ini ekuivalen Rp 529 miliar per hari (asumsi harga minyak USD 60, kurs dolar Rp 12.600).

Sihol menambahkan, supaya kebijakan mafia di Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) jangan menegasikan kebijakan Jokowi, Dirut Pertamina harus segera memecat ketua Tim Pengadaan Tender Minyak yang juga sebagai kepala Internal Supply Chain (ISC) dan dari TRTM.
"Kami meminta Menteri ESDM melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola SKK Migas agar produksi/lifting minyak meningkat, dan penerimaan negara dipertahankan di kisaran USD 30 miliar," kata Yamin.


Seknas dan BaraJP juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengadakan audit investigasi atas pengadaan tender minyak oleh Pertamina.


"Supaya terang-benderang, kami meminta Faisal Basri mempublikasikan apa saja rekomendasi yang sudah atau belum dilakukan Kemnterian ESDM," tegas keduanya.


jangan kebablasan, Seknas meminta Jokowi mengawasi setiap kebijakan Menteri ESDM, tidak boleh lagi bertentangan dengan Nawa Cita.

sumber: beritasatu.com