Tim Reformasi Tata Kelola Migas Kementerian ESDM merekomendasikan pengalihan peran impor minyak mentah dan BBM dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero).
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa mengatakan, pertimbangan utama pengalihan tersebut adalah selama ini Petral belum menjalankan proses impor secara efisien.
"Keberadaan Petral di Singapura tidak membuat perusahaan tersebut menjadi lebih efisien," katanya.
Menurut dia, pengalihan tender ke ISC Pertamina membuat pelaksanaannya tunduk pada hukum Indonesia, sehingga BPK atau KPK bisa menjalankan fungsinya secara optimal.
ISC merupakan salah satu bagian Pertamina. Kedudukannya langsung berada di bawah dirut Pertamina.
Kepala ISC adalah pejabat setingkat "senior vice president" (SVP).
Pada hari Selasa, salah satu Anggota Tim Reformasi dari unsur Pertamina yakni Daniel Purba dilantik menjadi SVP ISC.
Menurut Faisal, Petral tidak dibubarkan dan keberadaannya tetap berkantor di Singapura.
Namun, "cucu" perusahaan Pertamina tersebut tidak lagi berwenang melakukan tender impor minyak mentah dan BBM bagi Pertamina.
"Kewenangan tender dilakukan ISC dan Petral bisa menjadi salah satu peserta tender," katanya.
Selanjutnya, Petral diarahkan menjadi perusahaan kelas dunia dalam perdagangan minyak dan memaksimalkan fungsi intelijen pasar.
"Petral bisa jual minyak dari satu negara ke negara lainnya. Jadi tidak perlu dibubarkan," katanya.
Faisal juga mengatakan, berdasarkan temuan tim, pemilik minyak atau BBM yang kredibel terkendala memasok secara langsung ke Petral, karena spesifikasi produk tidak lazim, proses berbelit-belit, dan harus berhadapan dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai "agent" atau "arranger".
"Namun, pemilik minyak itu mengakui dengan terbuka mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui trader," katanya.
Menurut dia, praktik yang tidak lazim lainnya di Petral adalah sejumlah perusahaan minyak nasional (national oil company/NOC) yang bertindak sebagai "fronting" atau hanya sebagai perantara, karena tidak mempunyai minyak atau BBM.
Ia mencontohkan, sejumlah NOC sebagai "fronting" antara lain Maldives Ltd, PetroVietnam Oil Corporation, PTT Thailand, dan Petco Trading Labuan Company Limited milik Petronas.
KebocoranTim juga menemukan indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk dan perkiraan harga sebelum tender berlangsung.
"Lainnya, kami menemukan banyak indikasi adanya kekuatan tersembunyi yang terlibat dalam proses tender di Petral," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya merekomendasikan dilakukan audit forensik terhadap Petral dengan auditor memiliki jangkauan kerja hingga ke Singapura.
Semua rekomendasi tersebut, lanjutnya, sudah disampaikan ke Menteri ESDM Sudirman Said sebelum disampaikan ke publik.
Sementara itu, Daniel Purba mengatakan, ISC menargetkan sudah melakukan tender baik BBM maupun minyak mentah pada Januari 2015.
"Saat ini, kami sedang membenahi prosedurnya. Mudah-mudahan, kurang dari satu bulan ini, kami sudah bisa tender," katanya.
Salah satu prosedur yang akan dibenahi adalah merevisi Keputusan Menteri BUMN pada 2012 yang mewajibkan pemasok minyak dan BBM berasal dari NOC.
Ia mengatakan, ke depan, peserta tender tidak harus NOC, tapi bisa pedagang (trader) yang kredibel.
Menurut dia, pembatasan hanya NOC yang boleh ikut tender membuat rantai bisnis menjadi lebih panjang, karena dalam praktiknya memakai "fronting".
"Dengan membuka kesempatan yang sama, maka bisa memotong rantai transaksi," katanya.
Menurut Daniel, pihaknya akan memperbanyak kontrak berjangka panjang antara 6-12 bulan.
Untuk kontrak Petral yang sudah ditandatangani selama enam bulan ke depan, lanjutnya, tetap dihormati dan berjalan.
Selama ini, Petral melakukan impor BBM sebanyak 8-10 juta barel per bulan dan minyak mentah 10 juta barel/bulan untuk Pertamina.
Daniel juga mengatakan, pengalihan fungsi Petral ke ISC tersebut mengembalikan peran institusi tersebut saat awal pembentukannya.
Saat itu, ISC yang sempat dikepalai Sudirman Said --kini menjadi Menteri ESDM--, menjalankan fungsi pengadaan minyak dan BBM untuk memenuhi kebutuhan Pertamina.
Anggota tim lainnya Agung Wicaksono mengatakan, pihaknya juga merekomendasikan pergantian manajemen Petral untuk menjaga kompetensi dan integritas.
"Kami butuh orang yang membuat Petral berjalan pada relnya," ujarnya.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa mengatakan, pertimbangan utama pengalihan tersebut adalah selama ini Petral belum menjalankan proses impor secara efisien.
"Keberadaan Petral di Singapura tidak membuat perusahaan tersebut menjadi lebih efisien," katanya.
Menurut dia, pengalihan tender ke ISC Pertamina membuat pelaksanaannya tunduk pada hukum Indonesia, sehingga BPK atau KPK bisa menjalankan fungsinya secara optimal.
ISC merupakan salah satu bagian Pertamina. Kedudukannya langsung berada di bawah dirut Pertamina.
Kepala ISC adalah pejabat setingkat "senior vice president" (SVP).
Pada hari Selasa, salah satu Anggota Tim Reformasi dari unsur Pertamina yakni Daniel Purba dilantik menjadi SVP ISC.
Menurut Faisal, Petral tidak dibubarkan dan keberadaannya tetap berkantor di Singapura.
Namun, "cucu" perusahaan Pertamina tersebut tidak lagi berwenang melakukan tender impor minyak mentah dan BBM bagi Pertamina.
"Kewenangan tender dilakukan ISC dan Petral bisa menjadi salah satu peserta tender," katanya.
Selanjutnya, Petral diarahkan menjadi perusahaan kelas dunia dalam perdagangan minyak dan memaksimalkan fungsi intelijen pasar.
"Petral bisa jual minyak dari satu negara ke negara lainnya. Jadi tidak perlu dibubarkan," katanya.
Faisal juga mengatakan, berdasarkan temuan tim, pemilik minyak atau BBM yang kredibel terkendala memasok secara langsung ke Petral, karena spesifikasi produk tidak lazim, proses berbelit-belit, dan harus berhadapan dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai "agent" atau "arranger".
"Namun, pemilik minyak itu mengakui dengan terbuka mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui trader," katanya.
Menurut dia, praktik yang tidak lazim lainnya di Petral adalah sejumlah perusahaan minyak nasional (national oil company/NOC) yang bertindak sebagai "fronting" atau hanya sebagai perantara, karena tidak mempunyai minyak atau BBM.
Ia mencontohkan, sejumlah NOC sebagai "fronting" antara lain Maldives Ltd, PetroVietnam Oil Corporation, PTT Thailand, dan Petco Trading Labuan Company Limited milik Petronas.
KebocoranTim juga menemukan indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk dan perkiraan harga sebelum tender berlangsung.
"Lainnya, kami menemukan banyak indikasi adanya kekuatan tersembunyi yang terlibat dalam proses tender di Petral," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya merekomendasikan dilakukan audit forensik terhadap Petral dengan auditor memiliki jangkauan kerja hingga ke Singapura.
Semua rekomendasi tersebut, lanjutnya, sudah disampaikan ke Menteri ESDM Sudirman Said sebelum disampaikan ke publik.
Sementara itu, Daniel Purba mengatakan, ISC menargetkan sudah melakukan tender baik BBM maupun minyak mentah pada Januari 2015.
"Saat ini, kami sedang membenahi prosedurnya. Mudah-mudahan, kurang dari satu bulan ini, kami sudah bisa tender," katanya.
Salah satu prosedur yang akan dibenahi adalah merevisi Keputusan Menteri BUMN pada 2012 yang mewajibkan pemasok minyak dan BBM berasal dari NOC.
Ia mengatakan, ke depan, peserta tender tidak harus NOC, tapi bisa pedagang (trader) yang kredibel.
Menurut dia, pembatasan hanya NOC yang boleh ikut tender membuat rantai bisnis menjadi lebih panjang, karena dalam praktiknya memakai "fronting".
"Dengan membuka kesempatan yang sama, maka bisa memotong rantai transaksi," katanya.
Menurut Daniel, pihaknya akan memperbanyak kontrak berjangka panjang antara 6-12 bulan.
Untuk kontrak Petral yang sudah ditandatangani selama enam bulan ke depan, lanjutnya, tetap dihormati dan berjalan.
Selama ini, Petral melakukan impor BBM sebanyak 8-10 juta barel per bulan dan minyak mentah 10 juta barel/bulan untuk Pertamina.
Daniel juga mengatakan, pengalihan fungsi Petral ke ISC tersebut mengembalikan peran institusi tersebut saat awal pembentukannya.
Saat itu, ISC yang sempat dikepalai Sudirman Said --kini menjadi Menteri ESDM--, menjalankan fungsi pengadaan minyak dan BBM untuk memenuhi kebutuhan Pertamina.
Anggota tim lainnya Agung Wicaksono mengatakan, pihaknya juga merekomendasikan pergantian manajemen Petral untuk menjaga kompetensi dan integritas.
"Kami butuh orang yang membuat Petral berjalan pada relnya," ujarnya.
sumber : antaranews
No comments:
Post a Comment